Jakarta, CNN Indonesia —
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengikuti sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari, Senin (22/4)
Berdasarkan pantauan, Ganjar dan Mahfud datang secara bersamaan sekitar pukul 8.08 WIB. Keduanya kompak menggunakan kemeja putih dengan balutan jas hitam.
Bedanya, Ganjar menggunakan dasi berwarna merah sementara Mahfud menggunakan dasi hitam kehijauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sidangnya kan sudah berjalan, hari ini saya dan pak Mahfud beserta seluruh tim hukum datang untuk mendengarkan putusan,” kata Ganjar menjelang pembacaan putusan.
Ganjar mengatakan semua pihak harus percaya kepada majelis hakim MK. Menurutnya, majelis akan memutus secara objektif sengketa Pilpres 2024.
“Selebihnya kita aharus berikan kepercayaan kepada majelis hakim karena majelis hakim itu punya kemerdekaan untuk memutus dan saya doakan mereka semuanya kuat untuk memberikan putusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara,” kata dia.
Sebelumnya, Anies-Muhaimin menggugat hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Tuntutan kedua kubu ini terdapat kesamaan.
Salah satu tuntutan mereka adalah meminta MK membatalkan hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilihan presiden yang ditetapkan pada 20 Maret 2024.
Selain itu, mereka juga ingin MK menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta pilpres.
MK telah menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 sejak Rabu (27/3). MK telah minta keterangan dari para pemohon, termohon (KPU), Bawaslu, dan pihak terkait (Prabowo-Gibran). MK juga telah mendengarkan keterangan dari para saksi dan ahli yang disajikan oleh semua pihak itu.
Dalam proses menangani dua perkara ini, MK telah menerima puluhan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Tercatat, ada 48 Amicus Curiae yang diajukan dalam perkara ini per Jumat (19/4). Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah MK menangani perkara PHPU.
(yla/DAL)